Tuesday, December 13, 2016

Etika dan Bisnis

Nama : Anggi Ayudia Larasati
NPM  : 11213005
Kelas: 4EA25

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA
DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

MARIHOT NASUTION
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
DODDY SETIAWAN
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT
The aims of this research at examining the influence of corporate governance
mechanisms, such as, board of commisioner composition and size, and audit committee
existence on the earnings management practice in public bank companies listed in
Jakarta Stock Exchange. The samples of this research is all of public banks companies
existed in Indonesia in the year of 2000-2004 which were listed in Jakarta Stock
Exchange. The research data were collected from public bank’s financial statement for
the period of 2000 until 2004, from Indonesian Banking Directory published by Bank
Indonesia from 2001 until 2005, and also from each company’s websites. Purposive
sampling method was used to determine research sample. From this method, we have
collected 100 observations from 20 public banks companies/5 years. By using multiple
regression analysis as the research method, the results shown that corporate
governance mechanisms, namely, board of commisioner composition and size, and also
audit committee existence influenced earnings management of public banks companies
which have been detected by using specific accrual model from Beaver and Engel
(1996). These results mean those mechanisms done by the company have succeeded to
minimize the earnings mangement practice. Therefore, based on these results we can
conclude that corporate governance mechanisms have worked effectively to increase
company’s performance.
Keywords: corporate governance, board of commisioner, audit committee, earnings
management

PENDAHULUAN
Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan
kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin
akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka
peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan
perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep
ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus
menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan
nantinya menguntungkan banyak pihak.
Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang
saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya
dengan benar. Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif
demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat.
Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan
hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan
stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya
(FCGI, 2003).
Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan
industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAAR minimum. Bank
Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu
bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu,
manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan
mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na’im, 2001,
dan Rahmawati dan Baridwan, 2006). Setiawati dan Na’im (2001), Rahmawati (2006),
dan Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia
melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut. Setiawati dan Na’im
(2001) berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen
dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan
merupakan industri “kepercayaan”

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Komposisi Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas
pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini
penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen
laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya
dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.
Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi
bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada
dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan
direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai
dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001
adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan
mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor
efektifitas pelaksanaan good corporate governance.

Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil
yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang
menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki
perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993)

Komite Audit dan Manajemen Laba
Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk
oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.
Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit
merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite
audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris
dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat
Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurangkurangnya
tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal
dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris
tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua
komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal
dari pihak eksternal yang independen.

Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba

Selain penelitian diatas, maka perlu dilakukan pengujian juga terhadap ukuran
perusahaan dan pengaruhnya terhadap manajemen laba. Perusahaan yang besar lebih
diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan
pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya
lebih akurat. Peasnell, Pope, dan Young (1998) menunjukkan adanya hubungan negatif
antara ukuran perusahaan dan manajemen laba di Inggris. Dengan ini disimpulkan
bahwa manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang
lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.

METODOLOGI PENELITIAN
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang
terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Teknik pengambilan
sampel dilakukan secara purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel
yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang
digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :
1.      Perusahaan perbankan yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek Jakarta
selama periode 2000-2004
2.      Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31
Desember 2000-2004 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
3.      Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi
periode 31 Desember 2000-2004), baik data mengenai corporate governance
perusahaan dan data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba

Variabel dan Pengukurannya
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
          Komposisi dewan komisaris, yaitu persentase jumlah dewan komisaris
independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan
komisaris perusahaan sampel.
          Ukuran dewan komisaris, yaitu jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang
berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel.
          Keberadaan komite audit, merupakan variabel dummy, bila perusahaan sampel
memiliki komite audit maka dinilai 1, dan jika sebaliknya maka dinilai 0.
          Ukuran perusahaan diukur dari jumlah total asset perusahaan sampel.
          Manajemen laba diproksikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model
akrual khusus Beaver dan Engel (1996). Model tersebut dituliskan sebagai berikut: NDAit COit LOANit NPAit NPAitit β += β + β +β + β Δ + ε 10 2 3 4 +1
Dimana:
COit : loan charge offs (pinjaman yang dihapus bukukan)
LOANit : loans outstanding ( pinjaman yang beredar)
NPAit : non performing assets (aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari
aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya
digolongkan menjadi (a) dalam perhatian khusus, (b) kurang lancar,
(c) diragukan, dan (d) macet.
ΔNPAit+1 : selisih non performing assets t+1 dengan non performing assets t
NDAit : akrual non kelolaan
Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam
penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan pengujian
yang dilakukan diantaranya: (1) menguji normalitas data dengan melakukan one sample
Kolmogorov Smirnov, (2) menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser,
(3) menguji multikolinearitas dengan melihat tolerance value dan variance inflation
factor (VIF), (4) menguji autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson
(statistik-d).

Metode Analisis Data
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan setelah dilakukan pengujian
atas data-data terkait manajemen laba perusahaan perbankan, mengingat data akrual
kelolaan yang merupakan variabel dependen dalam model yang diuji diperoleh setelah
koefisien model Beaver dan Engel (1996) diperoleh (lihat persamaan 1). Setelah
diperoleh nilai koefisien masing-masing dari variabel dalam model tersebut, maka
langkah selanjutnya adalah mencari nilai akrual kelolaan, dengan mengurangkan nilai
penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dengan nilai akrual non kelolaan yang
diperoleh dengan memasukkan data masing-masing sampel ke dalam model.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa rata-rata akrual diskresioner
untuk perusahaan perbankan adalah sebesar 0,0005 dan angka ini nilainya positif. Hal
tersebut menandakan bahwa pada periode tahun 2000-2004 perusahaan perbankan di
Indonesia melakukan tindak manajemen laba dengan pola memaksimalkan labanya.
Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui pula bahwa rata-rata perusahaan perbankan
Indonesia memiliki komposisi dewan komisaris yang merupakan persentase komisaris
independen terhadap jumlah dewan komisaris seluruhnya dalam satu perusahaan adalah
sebesar 28 persen, hal ini berarti tidak sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh
BAPEPAM dan BEJ yang menyatakan bahwa setidaknya dalam satu perusahaan
memiliki komposisi dewan komisaris independen yang mewakili pemegang saham non
pengendali sebesar 30 persen dari total keseluruhan dewan komisaris.

Pengujian Asumsi Klasik
Dalam pengujian normalitas variabel komite audit tidak diuji, karena merupakan
variabel dummy sehingga tidak bisa dilakukan pengujian normalitas. Hasil uji
normalitas menunjukkan bahwa variabel komposisi dewan komisaris (0,006), ukuran
dewan komisaris (0,001), dan ukuran perusahaan (0,000) tidak berdistribusi normal. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik dan valid maka langkah
pengobatan dilakukan dengan mentransformasi data mentah ke dalam bentuk logaritma
natural dari masing-masing data yang akan diuji (Ghozali, 2005). Hasil pengujian
normalitas setelah pengobatan menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris
(0,429), ukuran dewan komisaris (0,055), dan ukuran perusahaan (0,082) berdistribusi
normal.

Pengujian Hipotesis
Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dalam menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pengujian terhadap normalitas data di depan telah dijelaskan bahwa untuk mengatasi distribusi variabel residual yang tida k normal maka dilakukan transformasi terhadap data ke dalam bentuk logaritma natural (Ghozali, 2005), sehingga setelah mengalami perubahan tersebut maka model penelitian berubah menjadi: LnDAit LnKDK LnUDK KKA LnUKP itt α += β + β + β + β + ε

Dari hasil pengujian tersebut diketahui variabel komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan (0,067) akan terjadinya manajemen laba di perusahaan perbankan, berarti makin banyak komisaris independen dalam perusahaan berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah efektif dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena dengan makin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan corporate
governance terhadap tindak manajemen laba yang terjadi di perusahaan perbankan. Dari
hasil pengujian regresi linear berganda ditemukan bahwa secara individual, komposisi
dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan.
Hal ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance yang diajukan melalui
keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris mampu mengurangi tindak
manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan. Selain itu disimpulkan pula
bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba
perusahaan perbankan. Sama dengan hipotesis sebelumnya, mekanisme corporate
governance ini bisa mengurangi praktik manajemen laba di dalam pengelolaan
manajemen perusahaan perbankan. Untuk itu dewan komisaris yang lebih sedikit
jumlahnya lebih efektif dalam mengurangi tindak manipulasi laba, karena jumlah
personel yang sedikit dalam badan ini dapat menghambat munculnya masalah keagenan
yang bila dibiarkan akan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen
untuk melakukan manajemen laba.

SARAN
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu variabel corporate governance
diwakilkan oleh komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan
komite audit. Ketiga variabel ini kurang dapat mengukur secara komprehensif praktik
corporate governance dalam perusahaan, sehingga perlu adanya indeks tertentu yang
mencerminkan praktik corporate governance secara lebih tepat. Selain itu karakteristik
komisaris independen dan komite audit secara spesifik tidak disertakan, misalnya
kompetensi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman komisaris independen dan
komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

Alijoyo, Antonius, Elmar Bouma, TB M Nazmudin Sutawinangun, dan M Doddy
Kusadrianto. 2004. Review of Corporate Governance in Asia: Corporate
Governance in Indonesia. Forum for Corporate Governance in Indonesia
Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Kep-29/PM/2004. Pembentukan dan Pedoman
Kerja Komite Audit
___________________________. 2004. Kep-45/PM/2004. Direksi dan Komisaris
Emiten dan Perusahaan Publik
Bank Indonesia. 1998. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif
______________. 2004. Booklet Perbankan Indonesia. Direktorat Perizinan dan
Informasi Perbankan
Beasley, Mark S., 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of
Director Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review
Volume 71, No 4, Oktober: 443-465
Beaver, H. William, and Ellen E. Engel. 1996. Discretionary Behavior with Respect to
Allowances for Loan Losses and the Behavior of Security Prices. Journal of
Accounting & Economics Volume 22. Agustus- Desember: 177-206
Boediono, Gideon SB., 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate
Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis
Jalur. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo
tanggal 15 - 16 September 2005
Bursa Efek Jakarta, 2001, Kep-339/BEJ/07-2001. Ketentuan Umum Pencatatan Efek
Bersifat Ekuitas di Bursa
_______________, 2001, Kep-315/BEJ/07-2001. Ketentuan Umum Pencatatan Efek
Bersifat Ekuitas di Bursa
_______________, 2001, SE-008/BEJ/12-2001. Tata Cara Pemilihan Komisaris
Independen
_______________, 2001, SE-008/BEJ/12-2001. Keanggotaan Komite Audit
Carcello, Joseph V., Carl W. Hollingsworth, April Klein, and Terry L. Neal. 2006.
Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance

Mechanisms, and Earnings Management. Available on-line at www.ssrn.com

Thursday, November 10, 2016

Etika dan Bisnis

Nama : Anggi Ayudia Larasati
NPM  : 11213005
Kelas: 4EA25

ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah acode or set of principles which people live (kaedah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :

   1.      Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.

   2.      Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.

   3.      Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.

   4.      Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja.

   5.      Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.

Berikut ini ada 5 ketentuan umum etika berbisnis dalam Islam :

   1.      Kesatuan (Tauhid/Unity)
Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh

   2.      Keseimbangan (Equilibrium/Adil)
Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.
   3.      Kehendak Bebas (FreeWill)
Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

   4.      Tanggung Jawab (Responsibility)
Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertaggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

   5.      Kebenaran: kebajikan dan kejujuran
Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagia niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.





Friday, October 14, 2016

Etika dan Bisnis

Nama   : Anggi Ayudia Larasati
NPM    : 11213005
Kelas  : 4EA25


CONTOH ETIKA MORAL DALAM ETIKA DAN BISNIS

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000).

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata ‘moral’ yaitu mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata ‘etika’, maka secara etimologis, kata ’etika’ sama dengan kata ‘moral’ karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan,adat. Dengan kata lain, kalau arti kata ’moral’ sama dengan kata ‘etika’, maka rumusan arti kata ‘moral’ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu ‘etika’ dari bahasa Yunani dan ‘moral’ dari bahasa Latin.

Beberapa contoh dari etika moral dalam etika bisnis :
1.      Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
2.      Menerapkan konsep “Pembangunan Berkelanjut
3.      Melakukan persainga bisnis secara sehat
4.      Mampu menyataka yang benar itu benar
5.      Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati
6.      Pengendalian diri pelaku bisnis dan pihak terkait mampu mengendalikan diri mereka masing – masing agar tidak menerima apapun dari siapapun
7.      Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang ambing dari pesatnya ilmu teknologi dan informasi


Sumber :

Monday, June 6, 2016

Bahasa Indonesia

Nama   : Anggi Ayudia Larasati
NPM   : 11213005
Kelas   : 3EA25

MASALAH KEMACETAN DI JAKARTA

Latar belakang
Kemacetan lalu lintas sangat sulit untuk dihilangkan, paling tidak hanya dapat dikurangi kepadatannya. Hal ini disebabkan karena kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya. Letak geografis suatu daerah salah satunya.Untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi kemacetan lalu lintas perlu kita ketahui terlebih dahulu hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya kemacetan lalu lintas, apa dampak negatif yang timbul akibatnya dan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan bersama agar dapat mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas tersebut. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Jakarta.

Penyebab kemacetan di yang biasa terjadi di Ibu Kota (DKI Jakarta) :
           1.      Ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.
           2.      Moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.
           3.      Yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.
           4.      Karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan.
           5.      Karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass.
           6.      Angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.
           7.      Yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol.
           8.      Yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.
           9.      Terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko.

Solusi
Guna mengatasi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas kendaraan bermotor perlu ditempuh berbagai upaya (program aksi), utamanya:

1.      Menerapkan manajemen lalu lintas (traffic management) yang tepat dan efektif.
Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen lalu lintas meliputi:
a)      Kegiatan perencanaan lalu lintas
Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
b)      Kegiatan pengaturan lalu lintas
Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi: penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan minimum dan maximum, larangan atau perintah penggunaan jalan bagi pemakai jalan.

2.      Menyediakan dan mengoperasikan angkutan massal/umum perkotaan yang berkapasitas mencukupi dan dikelola secara profesional.

3.      Membangun ketersediaan prasarana perkotaan yang berkapasitas yang mampu melayani lalu lintas secara lancar.

4.      Menerapkan strategi kebijakan transportasi perkotaan yang komprehensif, akomodatif dan berwawasan masa depan.


Sumber: 
http://sharp-cherryblossom.blogspot.co.id/2014/05/makalah-masalah-kemacetan-dan-solusi.html